BAB OTONOMI DAERAH
Berilah tanda silang pada jawaban
a,b,c,atau d pada jawaban yang benar!
1. Hak
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat adalah pengertian...
a. Daerah
otonom c.
Kewenangan daerah
b. Otonomi
daerah d.
Tugas pembantuan
2. Penyelenggaraan
otonomi daerah diatur dalam Ketetapan MPR RI No. ...
a. XV/MPR/1997
b. XVI/MPR/1997
c. XV/MPR/1998
d. XVI/MPR/1999
3. Tugas
pembantuan adalah penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan/desa,dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kot
dan/desa untuk...
a. Mengurus
kepentingan masyarakat
b. Mengurus
urusan pemerintahan
c. Menyelenggarakan
otonomi daerah
d. Melaksanakan
tugas tertentu
4. Tujuan
desentralisasi politik adalah...
a. Memberikan
kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana
b. Menyalurkan
demokrasi secara positif di masyarakat
c. Lebih
memberikan tanggung jawab yang berkaitan dengan sektor publik
d. Menyelenggarakan
pemerintahan secara efektif dan efisien
5. Alasan
penggantian UU RI No. 22T 1999, antara lain...
a. Rakyat
belum mampu melaksanakannya secara utuh
b. Akan
terjadi pembororsan anggaran daerah
c. Membatasi
kewenangan pemerintah daerah
d. Meningkatkan
potensi daerah
6. Hakikat
otonomi daerah adalah...
a. Daerah
berhak membentuk sendiri pemerintah daerah
b. Daerah
berhak mengatur urusan rumah tangga sendiri
c. Pemmerintah
daerah membantu pemerintah pusat
d. Pemerintah
pusat tidak berhak mencampuri daerah
7. Derah
yg secara utuh melaksanakan asas desentralisasi adalah..
a. Desa
c.
Provinsi
b. Kota d.
Kota/kabupaten
8. Berdasarkan
ketentuan mengenai pemerintahan daerah ,terdapat daerah yang diberikan otonomi
khusus oleh pemerintah pusat , yaitu...
a. Indonesia
bagian timur
b. Kalimatan
Timur
c. Sulawesi
Tenggara
d. Nangroe
Aceh Darusalam
9. Tugas
dan wewenang kepala daerah, antara lain ...
a. Meningkatkan
kesejahteraan seluruh rakyat
b. Menyusun
anggaran pendapatan daerah
c. Menyususn
dan menetapkan peraturan daerah
d. Mengupayakan
terlaksanakannya kewajiban daerah
10. Pemberian
kewenangan otonomi kepala daerah kabupaten dan/ daerah kota didasarkan asas
desentralisasi dalam wujud...
a. Otonomi
yang luas,nyata,dan bertanggung jawab
b. Pemberdayaan
seluruh lapisan masyarakat
c. Penyaerahan
wewenang dan pemerintah
d. Kesetaraan
hubunga pemerintah pusat dan daerah
11. Kewenangan
membuat kebijakan derah tidak dimaksudkan untuk...
a. Memberi
pelayanan
b. Pemberdayaan
masyarakat
c. Meningkatkan
peran serta
d. Menangani
pemerintahan
12. Otonomi
daerah mulai dilaksanakan pada tahun...
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2001
13. Asas
umum dalam penyelenggaraan negara adalah sebagai berikut,kecuali asas...
a. Kepentingan
umum
b. Kepastian
umum
c. Profesionalitas
d. Kemandirian
14. Tujuan
pemberian otonomi kepala daerah dimaksudkan untuk...
a. Meningkatkan
daya saing antar daerah
b. Meningkatkan
kepercayaan daerah
c. Mengembangkan
kehidupan demokrasi
d. Meningkatkan
kesejahteraan pemerintah pusat
15. Lebih
memberikan tanggungjawab yang berkaitan dengan sektor publik dan sektor privat
adalah tujuan...
a. Desentralisasi
politik
b. Desentralisasi
ekonomi
c. Desentralisasi
fiskal
d. Desentralisasi
administrasi
16. Berikut
ini tidak termasuk hal – hal yang mendasar dalam UU. No. 32 tahun 2004 , yaitu...
a. Mengembangkan
peran dan fungsi DPRD
b. Meningkatkan
kemampuan kepala daerah
c. Menumbuhkan
prkarsa dan kreativitas
d. Meningkatkan
peran serta masyarakat
17. Dalam
menyelenggarakan pememrintah derah digunakan prinsip....
a. Otonomi
seluas-luasnya dan otonomi nyata
b. Otonomi
nyata dan desentralisasi
c. Kepercayaan
dan kemandirian
d. Otonomi
nyata dan tugas pembantuan
18. Urusan
pemerintah yg menjadi urusan pemerintah di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004
pasal...
a. 10
Ayat (3)
b. 10
Ayat (4)
c. 13
Ayat (2)
d. 13
Ayat (3)
19. Urusan
pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah yg diatur dalam Pasal 18 UU No. 32
Tahun 2004 , antara lain...
a. Pengendalian
lingkungan hidup
b. Pelayanan
admisnistrasi
c. Pelayanan
bidang ketenagakerjaan
d. Ikut
serta dalam pertahanan kedaulatan negara
20. Pemerintah
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah terdiri...
a. Dinas
daerah dan sekretaris negara
b. Gubernur,dinas
daerah, dan sekretaris negara
c. Bupati
atau wali kota dan perangkat daerah lainnya
d. Gubernur,bupati
atau wali kota dan perangkat daerah
21. Maksud
dari tujuan pembuatan kebijakan publik adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
b. Melindungi
hak masyarakat
c. Mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat
d. Memberikan
kekuasaan tanpa batas pada daerah
22. Suatu
peraturan daerah dikatan sah apabila...
a. Dinyatakan
telah berlaku
b. Diajukan
atau diputuskan dalam sidang DPRD
c. Diumumkan
kepada masyarakat umum
d. Disetujui
DPRD dan disahkan kepala daerah
23. Pelaksanaan
otoda dirasa lebih memberatkan bagi pemeritah daerah yang...
a. Memiliki
jumlah penduduk yang besar
b. Memiliki
wilayah yang luas
c. Tidak
memiliki sumber pendapatan daerah
d. Wilayahnya
tidak memiliki lahan yang cukup
24. Contoh
peran serta masyarakat dalam pemerintah adalah...
a. Membantu
petugas sensus penduduk dalam mendata jumlah penduduk
b. Melaksanakan
sistem keamanan lingkungan di kampungnya
c. Membentuk
kelompok organisasi karang taruna
d. Memelihara
dan ikut melestarikan hewan langka
25. Pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh...
a. BPD
b. LMD
c. Anggota
masyarakat desa
d. LPMD
26. Sukses
tidaknya pembangunan nasional sangat bergantung pada...
a. Pemerintah
b. Bangsa/negara
c. Masyarakat
d. Segenap
masyarakat Indonesia
27. Keberhasilan
melaksanakan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial sangat ditentukan
oleh....
a. Sarana
dan prasarana yang ada
b. Kemajuan
teknologi modern
c. Besarnya
dana yang tersedia
d. Partisipasi
seluruh warga negara dan pemerintah
28. Bentuk
partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik adalah...
a. Memberi
kesaksian dalam dengar pendapat publik
b. Ikut
serta dalam berdemonstrasi
c. Menulis
surat kepada anggota dewan
d. Berusaha
meyakinkan pemerintah yang terkait agar menyetujuinya
29. Sumber
dana utama bagi pembangunan nasional di Indonesia berasal dari rakyat
terutama...
a. Devisa
impor
b. Ekspor-impor
c. Jasa
d. Pajak
30. Daerah
diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri adalah negara
kesatuan dengan sistem...
a. Sentralisasi
b. Desentralisasi
c. Dekonsentrasi
d. Otonomi
31. Penyelenggaran
urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh gubernur di daerah dalam
bentuk...
a. APBN
b. APBD
c. Pendapatan
asli daerah
d. Pinjaman
luar negara
32. Berikut
yang bukan merupakan pendapatan asli daerah adalah...
a. Retribusi
b. Jasa
giro
c. Pendapatan
bunga
d. Pajak
listrik
33. Peraturan
calon independen bupati/wali kota,gubernur bahkan presiden dan wapres yg
ternyata menimbulkan pro dan kontra merupakan tanggungjawab...
a. Presiden
b. MK
c. MA
d. Parpol
34. Kebijakan
menyangkut kepentingan orang banyak disebut...
a. Moneter
b. Luar
negeri
c. Publik
d. Fisikal
35. Peraturan
Pemerintah No. 104 Tahun 2004 mengatur tentang...
a. Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah
b. Dana
Perimbangan
c. Tugas
Pembantuan
d. Pinjam
Daerah
36. Berikut
ini adalah tugas dan wewenang DPRD,kecuali...
a. Memilih
anggota MPR yang berasl dari urusan daerah
b. Melaksanakan
pengawasan pelaksanaan peraturan daerah
c. Menampung
dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat
d. Membuat
APBD
37. Berdasarkan
ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku bahwa otoda harus
dilaksanakan dalam semangat...
a. Federasi
b. Kesatuan
c. Serikat
d. Konfederasi
38. Berikut
ini adalah daerah provinsi di wilayah negara Indonesia yg merupakan hasil
pemekaran setelah diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah yg baru, kecuali...
a. Babel
b. Malut
c. NAD
d. Banten
39. Perda
yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah daerah ada yg tertulis dan ada yg tidak.
Perda yg tidak tertulis dinamakan...
a. Konvensi
b. Konvensitas
c. Konferensi
d. Konfeksi
40. Dalm
pemilihan kepala daerah , asas pemilihan umum yg dipakai adalah...
a. Luber
dan tegas
b. Luber
dan jurdil
c. Keadilan
dan demokratis
d. Kejujuran
dan tranparansi
41. Dengan
diberlakukannya otoda,maka daerah diberi kewenangan yang luas dalam hal...
a. Mengelola
daerah sesuai potensi yang dimiliki
b. Politik
luar negeri yg bebas aktif
c. Pembuatan
kebijakan moneter dan fisikal
d. Pembuatan
kebijakan dalam bidang hankam
42. Sasaran
yang ingin dicapai dalam otoda adalah sebagai berikut,kecuali...
a. Menghabiskan
potensi daerah yang bersangkutan
b. Kesetaraan
hubungan pusat dan daerah
c. Meningkatkan
rasa bangga,demokrasi,dan kesejahteraan daerah
d. Meningkatkan
pelayaan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat
43. Berikut
ini merupakan dampak negatif dari pelaksanaan otoda adalah...
a. Munculnya
sikap egosentrisme di daerah
b. Pembangunan
di daerah melebihi di pusat
c. Berkembangnya
tindak kejahatan di tingkat pusat
d. Hilangnya
korupsi,kolusi,dan nepotisme
44. Kebijakan
politik yang dibuat pemda harus berorientasi pada....
a. Kondisi
lingkungan alam daerah
b. Kepentingan
rakyat daerah
c. Kebutuhan
pemda
d. Kehendak
kepala daerah
45. BPD
memiliki fungsi berikut ini,kecuali...
a. Menampung
aspirasi rakyat
b. Memilih
kepala daerah
c. Membuat
peraturan daerah
d. Mengayomi
adat istiadat
46. Anggota
pengawas penyelenggaraan pilkada ditentukan sebanyak...orang
a. 4
b. 5
c. 2
d. 3
47. Pasangan
calon bupati dan wabup / walikota dan wakilnya diusulkan oleh..
a. Rakyat
kepada DPRD
b. Rakyat
kepada Mendagri
c. DPRD
kepada Mendagri
d. Mendagri
kepada PresideN
48. Negara
dapat memaksa warga negaranya untuk membayar pajak sesuai dengan UU . Hal ini
merupakan contoh sifat dan hakikatnya negara secara...
a. Paksa
b. Mengikat
c. Menyeluruh
d. Monopoli
49. Dalam
penerapan otoda suatu daerah dapat dimekar menjadi lebih dari satu apabila...
a. DPRD
menyetujui
b. Pemerintah
pusat menyetujui
c. Berdasarkan
UU
d. Seluruh
masyarakat di daaerah menghendaki
50. APBD
ditetapkan oleh....
a. Kepala
daerah dan DPRD
b. Kepala
daerah dan Mendagri
c. DPRD
dan mendagri
d. DPRD
dan DPR
51. Contoh
negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah...
a. Malaysia c.
Tiongkok
b. Amerika
Serikat d.
Indonesia
52. Untuk
mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka perlu
dikembangkan...
a. Perilaku
kritis masyarakat didaerah
b. Daya
kreativitas masyarakat di daerah
c. Ketrampilan
dan kemampuan pejabat daerah
d. Budaya
dan kesenian daerah
53. Batas
antara dua negara dapat berupa perbatasan alam,seperti..
a. Pagar
kawat berduri
b. Tiang-tiang
yang ditanam
c. Sungai
d. Pagar
tembok
54. Otonomi
daerah diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak...
a. 1
Januari 2001
b. 1
Januari 2002
c. 17
Agustus 2002
d. 17
Januari 2001
55. Tugas
yang dapat diserahkan kepala daerah sebagai pelaksanaan otonomi sseluas-luasnya
adalah...
a. Pemberdayaan
ekonomi rakyat
b. Pemeliharaan
keamanan dan pertahanan
c. Membuat
kebijaksanaan moneter
d. Melakukan
hubungan diplomasi
56. Mitra
dari pemerintah daerah yang menjadi patner kepala daerah dalam mewakili suara
rkyat di daerah tersebut adalah...
a. DPD
b. DPRD
c. Sekretris
daerah
d. Wakil
kepala daerah
57. Instansi
yang membantu pelaksanaan (dinas) di daerah disebut....
a. DPRD
b. Lembaga
teknis daerah
c. Wakil
kepala daerah
d. Sekertaris
daerah
58. Suatu
daerah kota dikepalai oleh seorang...
a. Gubernur c.
Bupati
b. Wali
kota d.
Lurah
59. Alat
kelengkapan DPRD terdiri dari...
a. Pimpinan,komisi,dan
panitia anggaran
b. Pimpinan,wakil
pimpinan dan komisi
c. Ketua,komisi,dan
panitia khusus
d. Pimpinan,komisi
dan panitia ad hoc
60. Partisipasi
dan proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah sangat
penting karena...
a. Pemerintah
akan mudah memaksa masyarakat agar mematuhi kebijakan politik tersebut
b. Pemerintah
dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya kesejahteraan bersama
c. Masyarakat
berhak menuntut segala kebutuhannya kepada pemerintah
d. Masyarakat
adalah objek pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah
